Pemerintah Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan memproses penambahan dana parpol sesuai proposal Menteri Dalam Negeri meski diakuinya membebani APBN. Dana parpol bakal naik dari Rp 108 per bunyi sah menjadi Rp 1.000.
“Itu kan surat dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah, berdasarkan undang-undang parpol sebelumnya. Kaprikornus nanti kita proses saja,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/8/2017), dilansir Teropong Senayan.
Hal itu kata dia, mempertimbangkan banyak sekali faktor termasuk rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah memberikan surat kepada pemerintah, termasuk kepada Menkeu dan Mendagri.
Ia menambahkan bahwa Mendagri telah memberikan proposal dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
“Sebelumnya telah disampaikan bahwa partai politik memang menerima dana berdasarkan bunyi sah yang diperoleh,” katanya.
Kenaikan dana parpol tersebut ditetapkan dan tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017.
Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 wacana Bantuan Keuangan kepada Parpol.
Maka dengan kenaikan dana parpol tersebut pemerintah berharap partai politik terus melaksanakan edukasi politik yang lebih baik kepada masyarakat, selain bahwa dana yang ada digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas.[]
Sumber : nasional.in
0 Response to "Meski APBN Defisit, Pemerintah Jokowi Tetap Memproses Kenaikan Dana Parpol Sampai 10 Kali Lipat"
Posting Komentar